Pemeriksaan terhadap empat orang Pimpinan Banggar DPR RI yang kini menjadi polemik adalah bertujuan mengungkap kasus suap yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.Pemanggilan 4 pimpinan Banggar untuk dimintai kesaksiannya di KPK karena adanya pengakuan dari Tersangka mengenai aliran dana di Banggar . Namun ke empat pimpinan Banggar itu merasa keberatan menjelaskan mekanisme yang berlaku di Banggar dalam menentukan dan menetapkankan Anggaran itu. Akibatnya Banggar pun menunda pembahasan APBN,dan selanjutnya menyerahkan kepada pimpinan DPR RI. Diperkirakan pembahasan APBN akan tertunda- tertunda yang apabila hal itu terjadi maka dipastikan banyak pembangunan yang akan terkendala.Jika hal itu terjadi masyarakatlah yang rugi.Dimana nurani wakil rakyat yang terhomat ini?
Namun setelah rapat koordinasi penegak hukum di DPR RI yang tidak dihadiri KPK dinyatakan Banggar akan amelakukan pembahasan atas RAPBN tersebut.Dengan demikian maka polemik masalah itu sudah tidak ada lagi. Tetapi polemik yang sempat terjadi menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat apa sesungguhnya yang berat jika transparan apalagi dalam rangka memberikan keterangan untuk bahan bukti terhadap kasus hukum yang sedang ditangani.
KPK melakukan pemeriksaan terhadap empat orang Pimpinan Banggar DPR RI adalah sebagai saksi dalam perkara suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,tujuan utamanya ialah untuk mengetahui prosedur sesungguhnya yang berlaku di Banggar dalam menetapkan suatu Anggaran yang diajukan pemerintah.Selaku penegak hukum yang masih dipercaya masyarakat ,hendak mengetahui cara jelas Prosedur dan sistem yang baku bagi Banggar untuk menetukan dan menetapkan anggaran.Hal itu sangatlah penting untuk membuat terang benderang perkara.Sebab pengakuan tersangka menyatakan bahwa dalam kasus suap di Kementrans yang sedang disidik KPK itu terungkap, bahwa di Banggar beredar dana sebagai upaya memperlancar persetujuan Proyek tersebut.
Benarkah aliran dana itu mengalir kepada Anggota Banggar ? Atau hanya omong kosongnya tersangka sendiri yang senagaja menyebut- nyebut Banggar untuk mengaburkan perkara itu ? Inilah masalahnya yang perlu diselidiki oleh KPK.Oleh karenanya siapapun yang diminta keterangannya sebagai saksi wajib hukumnya memberikan keterangan atas apa yang diketahuinya, dilihatnya dan dialaminya sendiri. Jika saja Banggar mau secara terbuka membeberkan prosedur penetapan suatu anggaran di Banggar maka penyidikan atas kasus itu pun akan lebih cepat dan biaya murah.Tidak Cuma itu tetapi juga Penyidik KPK akan mampu mengungkap dan menyeret aktor utamanya kemuka sidang pengadilan Tipikor guna mempertangung jawabkan perbuatannya.
Polemik yang terjadi belakangan akibat pemeriksaan KPK terhadap 4 Orang Pimpinan Banggar itu memunculkan pertanyaan mendalam.Bukankah kita telah sepakat bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang luar biasa yang menghancurkan hidup rakyat banyak dan karenanya menjadi musuh kita bersama? Bukannya semua elemen masyarakat termasuk DPR RI menyatakan untuk merapatkan barisan melawan Koruptor?. Jikalau jawabannya ia, maka pertanyaan berikutnya ialah, kenapa Banggar setelah diperiksa KPK sebagai saksi tentang sistem dan mekanisme penetuan Anggaran di Banggar keberatan dan melakukan protes yang dikaitkan pada penundaan pembahasan APBN? Adakah suatu rahasia tertentu yang tidak dapat dibuka di dalam sistem penetapan suatu Anggaran itu ? Atau memang ada kesengajaan mempolitisasi untuk menutupi sesuatu?
Masyarakat luas sesungguhnya sangat banyak berharap terhadap 4 pimpinan Banggar yang terhormat itu untuk membuka selebar lebarnya bagaimana sesungguhnya mekanisme penetapan Anggaran itu dilakukan.Benarkah suatu penetapan anggaran tertentu karena Calo? Atau karena sesuatu hal yang memengaruhi Banggar? Itulah yang perlu diungkap oleh Penegak hukum.Ditengarai berbagai kasus yang menyeret nama Banggar ini membuat masyarakat luas menjadi tidak percaya lagi terhadap Banggar.Oleh karenanya, jikalaupun belakangan sekelompok Masyarakat mendemo meminta membubarkan Banggar, yang walapun sesungguhnya konsep pembubaran Banggar ini sebagai melanggar hukum, tetapi karena kekecewaan yang luar biasa dari masyarakat itulah mengakibatkan memunculkan untuk membubarkan tersebut.
Masyarakat mendorong Penyidik KPK untuk terus maju mengungkap kasus itu tanpa perlu ragu sedikit pun demi tegaknya hukum dan keadilan.Sebab hak imunitas yang dimaksud Undang Undang bukan berarti dapat digunakan disemua persoalan.Apalagi dalam kasus suap di Kementrans ini telah terungkap bahwa ternyata, sebagaian dana dari Proyek itu dikabarkan mengalir kepada Banggar.Mungkin saja memang pengakuan tersangka itu tidak dapat dibuktikan.Akan tetapi dengan sikap Pimpinan Banggar yang dipertontonkan belakangan, menimbulkan kecurigaan mendalam, yakni jangan jangan benar permainan yang terungkap sebagaimana juga dinyatakan Ibu Laode yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI itu dan Muhammad Nazaruddin, benar adanya sehingga sulit bagi Pimpinan Banggar menjelaskan mekanisme penetapan suatu Anggaran tertentu kepada KPK.
Kini wakil Ketua DPD RI yang membuka kotak pengaduan terungkap banyak laporan yang terkena janji janji akan amendapatkan anggaran.Bahkan telah menggelontorkan sejumlah dana untuk oknum agar Anggaran itu didapat.Tetapi tidak pernah muncul Akibatnya, laporan masyarakata yang terkena itu pun mengalir kepada DPD.Masyarakat pun berharap laporan itu dapat disampaikan kepada KPK yang sedang menyelidiki permainan Anggaran di Banggar yang sering dikeluhkan.
KPK sebagai penyidik dan penegak hukum harapan rakyat perlu juga pro aktif melakukan koordinasi terhadap DPD RI yang sudah menangani berbagai laporan masyarakat tentang permainan di Banggar.Jika ternyata memang keberatan anggota Banggar menyebut mekanisme penentuan penetapan anggaran itu yang dianggap sebagai suatu rahasia, tentu akan terungkap secara jelas dan terang.Sesungguhnya tidak ada rahasia dalam penetapan suatu anggaran negara.Sistem pengalokasian yang karena kurang anggaran, mungkin terjadi prioritas bukan karena karena sesungguhnya tetapi karena keadaan terntu itulah dianggap sebagai rahasia. Nah jika benar demikian maka itu pula yang disebut permainan anggaran.
Masyarakat sangat menaruh harapan besar terhadap KPK dapat mengungkap permainan yang selama ini diributkan di Banggar .Sebab permainan yang selalu menjadi bahan perbincangan itu pun sesungguhnya sudah masalah lama, oleh karena sering diberitakan bahwa suatu Daerah tertentu yang mengharapak sesuai dengan kondisi Daerahnya, oleh karena tidak ada pendekatan maka, sering terdengar dialihkan.Begitu pun dengan dana dana, khusus misalnya, Pendidikan,Kesehatan dari Departemen Keuangan.Akibat dari itu, seringkali Bupati Kepala Daerah di Indonesia berkantor di Jakarta hanya untuk mengadakan lobby untuk mendapatkan suatu anggaran tersebut.Sebab itu tadi, jika tidak disusul bahkan pendekatan yang maksimal meski sesungguhnya anggaran yang dimohonkan itu sangat dibutuhkan namun konon kabarnya jarang itu mengalir dan disetujui jika tidak diurus oleh orang tertentu.Itulah juga bagian dari permainan yang memerlukan penyelidikan KP
Posting Komentar