0 PAGUYUBAN BATAK SUMUT MINTA CORNEL SIMBOLON JADI CAGUBSU

Warga masyarakat Provinsi Sumatera Utara  membutuhkan figur  yang tegas,disiplin,bersih, jujur  dan visioner untuk memimpin Sumatera Utara lima tahun mendatang, agar  dapat melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan demi menjeahterakan rakyat. Sebab pelaksanaan pembangunan selama ini,boleh dikatakan berjalan ditempat tanpa suatu perubahan yang signifikan. Demikian Prof,Sibarani, meminta kesediaan, Letjend TNI Purn, Cornel Simbolon, dalam acara pertemuan silaturahmi  Tokoh-tokoh Batak yang tergabung dalam Paguyuban Bangso Batak Dunia tanggal,27 Juni 2012 bertempat di Asean International Hotel Medan.

Forum silaturahmi yang dihadiri 25 orang tokoh dari berbagai Daerah di Sumatera Utara itu berlangsung akrab,familiar, terbuka mulai pukul  20,oo hingga pukul  22,oo. Selain Prof Sibarani yang bertindak menjadi moderator, hadir juga antara lain, Prof Jamuda Sitanggang, Prof Siahaan,Sekjen Bangso Batak Dunia, Drs Julkarnaen Sitanggang,MA,Ketua Yayasan Pendidikan dan Sekolah Unggulan yang juga anggota yang juga Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Simalungun,Drs Johalim Purba,SH.Selain itu juga hadir,Ketua Umum Parna se Dunia,DP Nadeak dan Sekjen PMH Sidauruk,Girsang, Siallagan dan tokoh lainnya.

Beberapa peserta pertemuan mengeluhkan kondisi  pembangunan di Provinsi Sumatera Utara belakangan ini berjalan  di tempat. Selain itu  juga kurangnya perhatian dalam penanganan keamanan sehingga tidak dapat menciptakan rasa aman dan nyaman dalam masyarakat. Keamanan dan kenyamanan yang kondusif serta tegaknya hukum adalah suatu jaminan masuknya  investasi kata Prof Jamuda Sitanggang mengharap, peserta rapat bersama berjuang memperjuangkan,Cornel Simbolon menjadi pemimpin harapan Provinsi Sumatera Utara.

DP Nadeak dan Antoni Purba yang dinobatkan menjadi sentral komunikasi  mengeluhkan juga premanisme yang menonjol sebagai salah satu penyakit di Provinsi Sumatera Utara yang memerlukan penanganan serius dari tangan pemimpin yang tegas, seperti,Cornel Simbolon,kilahnya berharap ,Keluhan ini katanya menambahkan adalah keluhan serius dari masyarakat luas agar menjadi perhatian demi terselenggaranya pembangunan yang tidak saja pembangunan fisik akan tetapi nonfisik guna meningkatkan Sumber Daya Manusia.

Letnan Jenderal TNI Purn,Cornel Simbolon, yang dielu elukan malam itu pun dengan tegas dibarengi tawa dan canda yang akrab memaparkan sepintas visi dan misinya membanguna Sumatera Utara. Selain menyebut beberapa potensi alam yang kaya di Sumatrera Utara, juga hendak melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.Menyangkut premanisme yang dikeluhkan sangat menonjol itu, menurut, mantan Wakasad tahun 2008 itu mengatakan,tehnik penanganannya sederhana yaitu, membuka lapangan pekerjaan yang memadai untuk menampung mereka sehingga tidak lagi serabutan.Dengan terbukanya lapangan kerja dan pembinaan selanjutnya dapat dilaksanakan penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu.

Potensi Sumatera Utara sesungguhnya sangat tinggi namun  tidak dikelola secara baik selama ini. Sumut yang mempunyai kekayaan seperti Sigura gura, Inalum, dan potensi wisata Danau toba yang sudah terkenal di Dunia Internasional.Selain itu juga ialah kekayaan pantai Timur yang tidak pernah dilirik sebagai suatu potensi luar biasa yang dapat mengimbangi Singapura.Sedih rasanya mendengar Sumut yang jauh tertinggal tidak lagi ada yang ditonjolkan dibanding sebelumnya. Puluhan tahun silam, ungkap Cornel mengenang, bidang Olah raga dari Sumatera Utara masih ada yang menonjol,demikian juga pendidikan termasuk hasil Buminya.Belakangan hal itu tidak ada lagi yang dibanggakan dari Sumatera Utara, kilahnya sambil mengajak semua unsur meningkatkan peran serta mengembalikan dan atau mengejar kertinggalana Sumut masa mendatang.

Prof,Jamuda Sitanggang dan PMH Sidauruk menghimbau Pengurus Pusat Paguyuban Bangso Batak Dunia, untuk dapat menyatukan  sikap, pikiran dan kesepahaman bersama termasuk juga memberikan pengertian terhadap pihak pihak untuk bersatu padu  mendukung,Cornel Simbolon,menjadi Gubernur Sumatera Utara periode tahun 2013-2018.

Johalim Purba yang juga Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Simalungun ini berharap agar dapat memastikan Demokrat menjadi perahu pengusungnya.Jika memang tidak ada kepastian, kata Ketua  Yayasan Pendidikan dan Sekolah unggulan Kabupaten Simalungun ini mengusulkan,kelompoknya siap menghimpun Partai Partai nonshit demi  tercapainya Cornel menjadi Gubernur Sumut, katanya bersemangat.

Boleh jadi memang, usulan menghimpun partai partai nonshit untuk mendukung merupakan semangat dan harapan yang tinggi dari peserta menjadikan Cornel Simbolon sebagai Gubernur Sumatera Utara. Dengan nada bercanda, Cornel pun menanggipinya  sambil mengajak bersabar. Menurut Cornel, sangat tidak etis,sebagai kader mendaftar melalui Partai lain. Dan kita percaya setiap Partai pastilah mendahulukan Kadernya untuk maju, kecuali kader bersangkutan tidak mempunyai kemampuan dan dukungan tentu tidak juga dapat dipaksakan. Oleh karenanya jika memang kita sungguh sungguh marilah bersama merapatkan barisan bersatu padu dengan itikad baik untuk membangun Sumatera Utara  yang baik dan sejahtera.

Read more

0 SBY DAN ANAS ADU KEKUATAN ?

Konflik internal Partai Demokrat kian  memanas, tidak saja dikalangan DPP tetapi sudah ditingkat pimpinan tertinggi Partai berlambang mercy itu. Situasi yang semakin memburuk itu terjadi tatkala , SBY, selaku  Ketua Majelis tinggi Partai  dalam sambutannya pada saat pertemuan Forum Pendiri partai belum lama ini mengharapkan  kader yang tidak mampu dan diduga terlibat korupsi agar menjauh dan mundur dari Demokrat. Pidato Ketua Dewan Pembina sekaligus Dewan pendiri itu sesungguhnya bersifat umum, namun diartikan banyak pihak sebagai suatu sindiran terhadap,Ketua Umumnya, Anas Urbaningrum. Pasalnya, Anas Urbaningrum yang tidak hadir dalam acara itu  benyak disebut sebut terlibat dalam kasus Wisma Atlet Palembang dan Hambalang.

Statemen yang sama sesungguhnya pada tahun 2011, pernah dinyatakan oleh  SBY selaku Ketua Dewan Pembina tersebut. Akan tetapi pernyataan itu belum banyak ditanggapi pihak-pihak kecuali dinilai sebagai suatu hal yang bersifat umum . Namun terkuaknya kasus Wisma Atlet Palembang dan Hambalang yang banyak menyebut nama,Anas Urbaningrum terlibat  baik oleh Muhammad Nazaruddin, maupun kesaksian dalam persidangan Nazaruddin,mengakibatkan statemen belakangan seolah ditujukan kepada Anas.Boleh jadi memang orang berpikiran seperti itu, sebab, sebelum pertemuan Forum Pendiri, diawali pertemuan khusus antara Ketua Dewan Pembina dengan para DPD seluruh Indonesia yang tidak dihadiri ,Anas Urbaningrum pula.Selain itu gerakan pergantian orang orang dekat Anas di DPR RI pun telah banyak yang digeser dari posisinya semula.Hal ini ditengarai mengurangi kekuatan Anas.

Berbagai pernyataan  dari, Muhammad Nazaruddin,baik dalam persidangan  maupun dalam pelariannya  sebelumnya menyebut nyebut keterlibatan beberapa kader Demokrat itu terlibat termasuk , Anas . Penyebutan kadera kader  itu memang kian menjadi bahan gunjingan masyarakat luas .Boleh jadi memang  SBY berang sehingga harus meminta kedernya yang terlibat dalam tindak pidana korupsi mundur dan menjauh dari Demokrat .Sontak saja, Ketua Umum Partai Demokrat yang disebut sebut turut menikmati hasil korupsi itu menjawab  ,pernyataan SBY sang Ketua Majelis tinggi tersebut  tidak ditujukan kepadanya. Jawaban,Anas Urbaningrum ini pun mungkin benar  adanya sebab  permintaan SBY dalam sambutan itu ditujukan  bagi siapapun yang merasa turut terlibat. Nah Anas Urbaningrum  merasa tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam kasus itu. Bahkan ia pernah mengatakan jika ternyata terbukti mengorupsi sepeserpun, ia bersedia digantung  di Monas Jakarta Pusat.

Pernyataan,Anas Urbaningrum,ini mengingatkan kita pada statemen, Muhammad Nazaruddin, ketika usai diperiksa oleh  KPK setelah ditangkap di Caragena Bogota. M.Nazaruddin, saat itu menyatakan, dan menuliskan surat kepada SBY, bahwa dirinya siap dihukum tanpa melalui proses,dan  tidak akan mengatakan apa apa karena  sudah lupa, asalkan anak dan isterinya tidak diganggu. Anas Urbaningrum, pernah menyatakan, jika ternyata terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam Proyek Hambalang dan Wisma Atlet Palembang  maka dia bersedia digantung di Monas.

Pernyataan kedua orang ini ada persamaannya, namun sanga  tinggi pula perbedaannya.Persamaan ialah meminta dihukum tanpa proses, dan digantung di Monas yang tidak mungkin dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Bedanya, M .Nazaruddin , menyatakan bersedia dihukum seberat beratnya dan tidak mengatakan apa apa tanpa proses asal Anak dan Isterinya tidak diganggu, merupakan hal yang tidak mungkin dalam negara hukum.

ELEKTABILITAS MELOROT.

Adalah Vence Rumengkang, memotori pertemuan Forum Pendiri Partai Demokrat yang diselenggarakan di Sahid Jaya Hotel Jakarta  belum lama ini . Menurut Rumengkang pertemuan itu dilakukan sebagai upaya menyelamatkan partai yang  menurut hasil survey elektabilitas Partai itu menurun tajam akibat kadernya disebut banyak terlibat tindak pidana korupsi. Melorotnyanya elektabilitas partai Penguasa ini memang luar biasa,  oleh karenanya jikalau pemilihan dilakukan  bulan Juni ini maka perolehan  suara, Demokrat, hanya  8 hingga 10 persen suara.

Turunnya elektabilitas Partai Demokrat yang ditengarai berbagai tuduhan korupsi itu membuat  beberapa kadernya meminta,Ketua Umumnya,Anas Urbaningrum nonaktif untuk sementara. Pernyataan sama dikemukakan SBY selaku Ketua Dewan Pembina yang walaupun tidak ditujukan langsung kepada Anas pribadi.  Namun Anas, dengan gaya politik yang hampir menyerupai SBY itu menanggipnya sebagai dingin.Sebab yaitu tadi dia merasa tidak bersalah.Anas pun bermanuver  dan menilai  penurunan elektabilitas partai yang dipimpinnya itu bukan karena kasus Korupsi akan tetapi karena kinerja pemerintah yang buruk.

Pernyataan Anas ini dinilai banyak pihak sebagai suatu sikap yang menunjukkan perlawanan terhadap SBY. Perang melalui Media massa antara SBY sebagai Ketua Dewan Pembina, sekaligus Ketua Mejelis Tinggi dan Anas Urbaningrum, selaku Ketua Umum Partai Demokrat pun dinilai banyak pihak mulai terbuka. Adu pengaruh antar  Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Demokrat ini tahun 2011 telah banyak diperbincangkan dikalangan masyarakat luas. Pasalnya, Anas Urbaningrum yang didukung oleh DPD-dan DPC , dan SBY sebagai pendiri dan Deklator juga Majelis Tinggi Partai mempunyai kewenangan tersendiri  dalam Partai.

Pertanyaannya kemudian, beranikah SBY menggunakan kewenangannya untuk mengambil sikap politik terhadap ,Anas Urbaningrum, yang disebut sebut terlibat dalam perkara ,Wisma Atlet Jaka Baring Palembang dan Hambalang? Atau menunggu proses hukum  hingga adanya keputusan berkekuatan tetap? Demi hukum dan keadilan memang, apapun alasannya tetap menunggu proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh Penegak hukum, akan tetapi secara politis kewenangan yang dimiliki SBY mestinya dilaksanakan untuk menyelamatkan Partai sebagai asset negara.

SANDERA MENYANDRA ?

Dalam banyak pandangan yang berkembang,menyarankan agar SBY  menggunakan kewenangannya menyelamatkan Partai dari kemerosotan elektabilitasnya yang ditengarai kasus Korupsi melibatkan kedernya, bahkan menyebut nyebut,Ketua Umumnya,Anas Urbaningrum. Sebab penonaktifan sementara itu dinilai banyak pihak salah cara mengangkat nama baik partai untuk mendapat kepercayaan kembali masyarakat. Adalah benar memang secara yuridis tuduhan berbagai pihak atas diri,Anas Urbaningrum, terlibat belum terbukti, akan tetapi tinjau dari sisi etika politik semestinya ada sikap yang tegas.

Sikap  menunggu proses hukum yang mungkin dilakoni SBY dalam menghadapi masalah ini bukan tidak mungkin berbagai tanggapan miring dan bahkan membias terjadi.Sebab kait mengkait satu dan lain serta menghubung hubungkan yang tidak ada fakta menjadi masalah baru yang akan dihadapi.Misalnya saja, tidak ada keberanian oleh karena,seorang yang akan didepak itu memegang truf tertentu,atau dapat membuka aib yang lebih besar misalnya. Sementara Partai Demokrat yang sudah menjadi asset negara itu memmerlukan tindakan penyelamatan.

Apa yang akan terjadi jika tindakan tegas dilakukan terhadap,Anas Urbaningrum? Apapula yang akan terjadi bilamana tidak ada tindakan yang tegas terhadapnya ? kita tunggu tanggal mainnya.

Read more

0 SBY DAN ANAS ADU KEKUATAN ?Konflik internal Partai Demokrat kian memanas, tidak saja dikalangan DPP tetapi sudah ditingkat pimpinan tertinggi Partai berlambang mercy itu. Situasi yang semakin memburuk itu terjadi tatkala , SBY, selaku Ketua Majelis tinggi Partai dalam sambutannya pada saat pertemuan Forum Pendiri partai belum lama ini mengharapkan kader yang tidak mampu dan diduga terlibat korupsi agar menjauh dan mundur dari Demokrat. Pidato Ketua Dewan Pembina sekaligus Dewan pendiri itu sesungguhnya bersifat umum, namun diartikan banyak pihak sebagai suatu sindiran terhadap,Ketua Umumnya, Anas Urbaningrum. Pasalnya, Anas Urbaningrum yang tidak hadir dalam acara itu benyak disebut sebut terlibat dalam kasus Wisma Atlet Palembang dan Hambalang. Statemen yang sama sesungguhnya pada tahun 2011, pernah dinyatakan oleh SBY selaku Ketua Dewan Pembina tersebut. Akan tetapi pernyataan itu belum banyak ditanggapi pihak-pihak kecuali dinilai sebagai suatu hal yang bersifat umum . Namun terkuaknya kasus Wisma Atlet Palembang dan Hambalang yang banyak menyebut nama,Anas Urbaningrum terlibat baik oleh Muhammad Nazaruddin, maupun kesaksian dalam persidangan Nazaruddin,mengakibatkan statemen belakangan seolah ditujukan kepada Anas.Boleh jadi memang orang berpikiran seperti itu, sebab, sebelum pertemuan Forum Pendiri, diawali pertemuan khusus antara Ketua Dewan Pembina dengan para DPD seluruh Indonesia yang tidak dihadiri ,Anas Urbaningrum pula.Selain itu gerakan pergantian orang orang dekat Anas di DPR RI pun telah banyak yang digeser dari posisinya semula.Hal ini ditengarai mengurangi kekuatan Anas. Berbagai pernyataan dari, Muhammad Nazaruddin,baik dalam persidangan maupun dalam pelariannya sebelumnya menyebut nyebut keterlibatan beberapa kader Demokrat itu terlibat termasuk , Anas . Penyebutan kadera kader itu memang kian menjadi bahan gunjingan masyarakat luas .Boleh jadi memang SBY berang sehingga harus meminta kedernya yang terlibat dalam tindak pidana korupsi mundur dan menjauh dari Demokrat .Sontak saja, Ketua Umum Partai Demokrat yang disebut sebut turut menikmati hasil korupsi itu menjawab ,pernyataan SBY sang Ketua Majelis tinggi tersebut tidak ditujukan kepadanya. Jawaban,Anas Urbaningrum ini pun mungkin benar adanya sebab permintaan SBY dalam sambutan itu ditujukan bagi siapapun yang merasa turut terlibat. Nah Anas Urbaningrum merasa tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam kasus itu. Bahkan ia pernah mengatakan jika ternyata terbukti mengorupsi sepeserpun, ia bersedia digantung di Monas Jakarta Pusat. Pernyataan,Anas Urbaningrum,ini mengingatkan kita pada statemen, Muhammad Nazaruddin, ketika usai diperiksa oleh KPK setelah ditangkap di Caragena Bogota. M.Nazaruddin, saat itu menyatakan, dan menuliskan surat kepada SBY, bahwa dirinya siap dihukum tanpa melalui proses,dan tidak akan mengatakan apa apa karena sudah lupa, asalkan anak dan isterinya tidak diganggu. Anas Urbaningrum, pernah menyatakan, jika ternyata terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam Proyek Hambalang dan Wisma Atlet Palembang maka dia bersedia digantung di Monas. Pernyataan kedua orang ini ada persamaannya, namun sanga tinggi pula perbedaannya.Persamaan ialah meminta dihukum tanpa proses, dan digantung di Monas yang tidak mungkin dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Bedanya, M .Nazaruddin , menyatakan bersedia dihukum seberat beratnya dan tidak mengatakan apa apa tanpa proses asal Anak dan Isterinya tidak diganggu, merupakan hal yang tidak mungkin dalam negara hukum. ELEKTABILITAS MELOROT. Adalah Vence Rumengkang, memotori pertemuan Forum Pendiri Partai Demokrat yang diselenggarakan di Sahid Jaya Hotel Jakarta belum lama ini . Menurut Rumengkang pertemuan itu dilakukan sebagai upaya menyelamatkan partai yang menurut hasil survey elektabilitas Partai itu menurun tajam akibat kadernya disebut banyak terlibat tindak pidana korupsi. Melorotnyanya elektabilitas partai Penguasa ini memang luar biasa, oleh karenanya jikalau pemilihan dilakukan bulan Juni ini maka perolehan suara, Demokrat, hanya 8 hingga 10 persen suara. Turunnya elektabilitas Partai Demokrat yang ditengarai berbagai tuduhan korupsi itu membuat beberapa kadernya meminta,Ketua Umumnya,Anas Urbaningrum nonaktif untuk sementara. Pernyataan sama dikemukakan SBY selaku Ketua Dewan Pembina yang walaupun tidak ditujukan langsung kepada Anas pribadi. Namun Anas, dengan gaya politik yang hampir menyerupai SBY itu menanggipnya sebagai dingin.Sebab yaitu tadi dia merasa tidak bersalah.Anas pun bermanuver dan menilai penurunan elektabilitas partai yang dipimpinnya itu bukan karena kasus Korupsi akan tetapi karena kinerja pemerintah yang buruk. Pernyataan Anas ini dinilai banyak pihak sebagai suatu sikap yang menunjukkan perlawanan terhadap SBY. Perang melalui Media massa antara SBY sebagai Ketua Dewan Pembina, sekaligus Ketua Mejelis Tinggi dan Anas Urbaningrum, selaku Ketua Umum Partai Demokrat pun dinilai banyak pihak mulai terbuka. Adu pengaruh antar Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Demokrat ini tahun 2011 telah banyak diperbincangkan dikalangan masyarakat luas. Pasalnya, Anas Urbaningrum yang didukung oleh DPD-dan DPC , dan SBY sebagai pendiri dan Deklator juga Majelis Tinggi Partai mempunyai kewenangan tersendiri dalam Partai. Pertanyaannya kemudian, beranikah SBY menggunakan kewenangannya untuk mengambil sikap politik terhadap ,Anas Urbaningrum, yang disebut sebut terlibat dalam perkara ,Wisma Atlet Jaka Baring Palembang dan Hambalang? Atau menunggu proses hukum hingga adanya keputusan berkekuatan tetap? Demi hukum dan keadilan memang, apapun alasannya tetap menunggu proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh Penegak hukum, akan tetapi secara politis kewenangan yang dimiliki SBY mestinya dilaksanakan untuk menyelamatkan Partai sebagai asset negara. SANDERA MENYANDRA ? Dalam banyak pandangan yang berkembang,menyarankan agar SBY menggunakan kewenangannya menyelamatkan Partai dari kemerosotan elektabilitasnya yang ditengarai kasus Korupsi melibatkan kedernya, bahkan menyebut nyebut,Ketua Umumnya,Anas Urbaningrum. Sebab penonaktifan sementara itu dinilai banyak pihak salah cara mengangkat nama baik partai untuk mendapat kepercayaan kembali masyarakat. Adalah benar memang secara yuridis tuduhan berbagai pihak atas diri,Anas Urbaningrum, terlibat belum terbukti, akan tetapi tinjau dari sisi etika politik semestinya ada sikap yang tegas. Sikap menunggu proses hukum yang mungkin dilakoni SBY dalam menghadapi masalah ini bukan tidak mungkin berbagai tanggapan miring dan bahkan membias terjadi.Sebab kait mengkait satu dan lain serta menghubung hubungkan yang tidak ada fakta menjadi masalah baru yang akan dihadapi.Misalnya saja, tidak ada keberanian oleh karena,seorang yang akan didepak itu memegang truf tertentu,atau dapat membuka aib yang lebih besar misalnya. Sementara Partai Demokrat yang sudah menjadi asset negara itu memmerlukan tindakan penyelamatan. Apa yang akan terjadi jika tindakan tegas dilakukan terhadap,Anas Urbaningrum? Apapula yang akan terjadi bilamana tidak ada tindakan yang tegas terhadapnya ? kita tunggu tanggal mainnya.

Read more

0 SBY DAN ANAS ADU KEKUATAN ?Konflik internal Partai Demokrat kian memanas, tidak saja dikalangan DPP tetapi sudah ditingkat pimpinan tertinggi Partai berlambang mercy itu. Situasi yang semakin memburuk itu terjadi tatkala , SBY, selaku Ketua Majelis tinggi Partai dalam sambutannya pada saat pertemuan Forum Pendiri partai belum lama ini mengharapkan kader yang tidak mampu dan diduga terlibat korupsi agar menjauh dan mundur dari Demokrat. Pidato Ketua Dewan Pembina sekaligus Dewan pendiri itu sesungguhnya bersifat umum, namun diartikan banyak pihak sebagai suatu sindiran terhadap,Ketua Umumnya, Anas Urbaningrum. Pasalnya, Anas Urbaningrum yang tidak hadir dalam acara itu benyak disebut sebut terlibat dalam kasus Wisma Atlet Palembang dan Hambalang. Statemen yang sama sesungguhnya pada tahun 2011, pernah dinyatakan oleh SBY selaku Ketua Dewan Pembina tersebut. Akan tetapi pernyataan itu belum banyak ditanggapi pihak-pihak kecuali dinilai sebagai suatu hal yang bersifat umum . Namun terkuaknya kasus Wisma Atlet Palembang dan Hambalang yang banyak menyebut nama,Anas Urbaningrum terlibat baik oleh Muhammad Nazaruddin, maupun kesaksian dalam persidangan Nazaruddin,mengakibatkan statemen belakangan seolah ditujukan kepada Anas.Boleh jadi memang orang berpikiran seperti itu, sebab, sebelum pertemuan Forum Pendiri, diawali pertemuan khusus antara Ketua Dewan Pembina dengan para DPD seluruh Indonesia yang tidak dihadiri ,Anas Urbaningrum pula.Selain itu gerakan pergantian orang orang dekat Anas di DPR RI pun telah banyak yang digeser dari posisinya semula.Hal ini ditengarai mengurangi kekuatan Anas. Berbagai pernyataan dari, Muhammad Nazaruddin,baik dalam persidangan maupun dalam pelariannya sebelumnya menyebut nyebut keterlibatan beberapa kader Demokrat itu terlibat termasuk , Anas . Penyebutan kadera kader itu memang kian menjadi bahan gunjingan masyarakat luas .Boleh jadi memang SBY berang sehingga harus meminta kedernya yang terlibat dalam tindak pidana korupsi mundur dan menjauh dari Demokrat .Sontak saja, Ketua Umum Partai Demokrat yang disebut sebut turut menikmati hasil korupsi itu menjawab ,pernyataan SBY sang Ketua Majelis tinggi tersebut tidak ditujukan kepadanya. Jawaban,Anas Urbaningrum ini pun mungkin benar adanya sebab permintaan SBY dalam sambutan itu ditujukan bagi siapapun yang merasa turut terlibat. Nah Anas Urbaningrum merasa tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam kasus itu. Bahkan ia pernah mengatakan jika ternyata terbukti mengorupsi sepeserpun, ia bersedia digantung di Monas Jakarta Pusat. Pernyataan,Anas Urbaningrum,ini mengingatkan kita pada statemen, Muhammad Nazaruddin, ketika usai diperiksa oleh KPK setelah ditangkap di Caragena Bogota. M.Nazaruddin, saat itu menyatakan, dan menuliskan surat kepada SBY, bahwa dirinya siap dihukum tanpa melalui proses,dan tidak akan mengatakan apa apa karena sudah lupa, asalkan anak dan isterinya tidak diganggu. Anas Urbaningrum, pernah menyatakan, jika ternyata terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam Proyek Hambalang dan Wisma Atlet Palembang maka dia bersedia digantung di Monas. Pernyataan kedua orang ini ada persamaannya, namun sanga tinggi pula perbedaannya.Persamaan ialah meminta dihukum tanpa proses, dan digantung di Monas yang tidak mungkin dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Bedanya, M .Nazaruddin , menyatakan bersedia dihukum seberat beratnya dan tidak mengatakan apa apa tanpa proses asal Anak dan Isterinya tidak diganggu, merupakan hal yang tidak mungkin dalam negara hukum. ELEKTABILITAS MELOROT. Adalah Vence Rumengkang, memotori pertemuan Forum Pendiri Partai Demokrat yang diselenggarakan di Sahid Jaya Hotel Jakarta belum lama ini . Menurut Rumengkang pertemuan itu dilakukan sebagai upaya menyelamatkan partai yang menurut hasil survey elektabilitas Partai itu menurun tajam akibat kadernya disebut banyak terlibat tindak pidana korupsi. Melorotnyanya elektabilitas partai Penguasa ini memang luar biasa, oleh karenanya jikalau pemilihan dilakukan bulan Juni ini maka perolehan suara, Demokrat, hanya 8 hingga 10 persen suara. Turunnya elektabilitas Partai Demokrat yang ditengarai berbagai tuduhan korupsi itu membuat beberapa kadernya meminta,Ketua Umumnya,Anas Urbaningrum nonaktif untuk sementara. Pernyataan sama dikemukakan SBY selaku Ketua Dewan Pembina yang walaupun tidak ditujukan langsung kepada Anas pribadi. Namun Anas, dengan gaya politik yang hampir menyerupai SBY itu menanggipnya sebagai dingin.Sebab yaitu tadi dia merasa tidak bersalah.Anas pun bermanuver dan menilai penurunan elektabilitas partai yang dipimpinnya itu bukan karena kasus Korupsi akan tetapi karena kinerja pemerintah yang buruk. Pernyataan Anas ini dinilai banyak pihak sebagai suatu sikap yang menunjukkan perlawanan terhadap SBY. Perang melalui Media massa antara SBY sebagai Ketua Dewan Pembina, sekaligus Ketua Mejelis Tinggi dan Anas Urbaningrum, selaku Ketua Umum Partai Demokrat pun dinilai banyak pihak mulai terbuka. Adu pengaruh antar Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Demokrat ini tahun 2011 telah banyak diperbincangkan dikalangan masyarakat luas. Pasalnya, Anas Urbaningrum yang didukung oleh DPD-dan DPC , dan SBY sebagai pendiri dan Deklator juga Majelis Tinggi Partai mempunyai kewenangan tersendiri dalam Partai. Pertanyaannya kemudian, beranikah SBY menggunakan kewenangannya untuk mengambil sikap politik terhadap ,Anas Urbaningrum, yang disebut sebut terlibat dalam perkara ,Wisma Atlet Jaka Baring Palembang dan Hambalang? Atau menunggu proses hukum hingga adanya keputusan berkekuatan tetap? Demi hukum dan keadilan memang, apapun alasannya tetap menunggu proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh Penegak hukum, akan tetapi secara politis kewenangan yang dimiliki SBY mestinya dilaksanakan untuk menyelamatkan Partai sebagai asset negara. SANDERA MENYANDRA ? Dalam banyak pandangan yang berkembang,menyarankan agar SBY menggunakan kewenangannya menyelamatkan Partai dari kemerosotan elektabilitasnya yang ditengarai kasus Korupsi melibatkan kedernya, bahkan menyebut nyebut,Ketua Umumnya,Anas Urbaningrum. Sebab penonaktifan sementara itu dinilai banyak pihak salah cara mengangkat nama baik partai untuk mendapat kepercayaan kembali masyarakat. Adalah benar memang secara yuridis tuduhan berbagai pihak atas diri,Anas Urbaningrum, terlibat belum terbukti, akan tetapi tinjau dari sisi etika politik semestinya ada sikap yang tegas. Sikap menunggu proses hukum yang mungkin dilakoni SBY dalam menghadapi masalah ini bukan tidak mungkin berbagai tanggapan miring dan bahkan membias terjadi.Sebab kait mengkait satu dan lain serta menghubung hubungkan yang tidak ada fakta menjadi masalah baru yang akan dihadapi.Misalnya saja, tidak ada keberanian oleh karena,seorang yang akan didepak itu memegang truf tertentu,atau dapat membuka aib yang lebih besar misalnya. Sementara Partai Demokrat yang sudah menjadi asset negara itu memmerlukan tindakan penyelamatan. Apa yang akan terjadi jika tindakan tegas dilakukan terhadap,Anas Urbaningrum? Apapula yang akan terjadi bilamana tidak ada tindakan yang tegas terhadapnya ? kita tunggu tanggal mainnya.

Read more

0 MENCARI GUBERNUR SUMUT YANG KAPABEL

Kapabilitas seorang  sesungguhnya adalah  syarat utama untuk dapat  dicalonkan sebagai pemimpin suatu Daerah .Akan tetapi syarat itu  tampaknya telah dilupakan oleh  para partai partai dalam menetapkan bakal calon Kepala Daerah yang akan diusungnya. Hal itu terjadi oleh karena Partai Politik belakangan dinilai bukan lagi sekedar tempat pendidikan kader  untuk mencetak calon pemimpin yang bertanggung jawab akan tetapi lebih dari itu, telah dijadikan sebagai suatu usaha yang semata merebut kekuasaan tanpa mempedulikan lagi kemampuan, kejujuran dan yang visioner. Akibat sistem yang kurang mendidik itu selain pembangunan setempat  berjalan ditempat, namun yang menyedihkan ialah  banyaknya oknum   Kepala Daerah  tersangkut masalah hukum.

Kenyataan diatas merupakan fakta empiris belakangan dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Pergeseran pemahaman itu  , sesungguhnya merupakan bukti  kegagalan partai-partai  kita  dalam melakukan pendidikan politik kader bangsa. Partai politik sebagai sebuah sistem sesungguhnya  menjadi tempat pendidikan kader  untuk selanjutnya dapat dijadikan pemimpin. Akan tetapi faktanya telah  jauh  melenceng  dari yang seharusnya sudah mengesampingkan  idealisme untuk memilih  yang terbaik  untuk dijagokan . Adakah pemikiran baru dalam menghadapi pemilukada Sumatera Utara tahun 2013 ?

Provinsi Sumatera Utara, meliputi  33 Kabupaten/Kota selalu menjadi perhatian pimpinan nasional maupun politisi tingkat tinggi republik ini manakala hendak melaksanakan pesta demokrasi untuk Gubernur.Tidak Cuma Gubernur, tetapi juga dalam setiap penggantian jabatan seperti Panglima Bukit Barisan,Kapolda menjadi perhatian khusus.

Perhatian yang khusus untuk  Provinsi yang satu ini boleh jadi memang terjadi.Sebab selain mungkin karena bertetangga dengan Negara Jiran,dan Singapura itu juga pernah terkenal di dunia Internasional. Selian itu juga terkenal keras begitupun  Intensitas politik dan kriminaliatasnya menjadi perhatian . Karena itu pemimpin yang dinilai berhasil disini menurut sejarahnya pastilah mendapat posisi baik ditingkat nasional.Sebaliknya pejabat yang gagal dari Daerah ini tentulah habis kariernya .

SIPIL GAGAL?

Era kepemimpinan Sipil  sejak reformasi menggelinding memang telah  diterapkan.Akan tetapi penerapan itu harus dipilah pilah dengan memperhatikan kondisi daerahnya masing masing. Di beberapa Daerah masih membutuhkan sosok ABRI untuk dapat membina baik dari sisi keamanan,dan kenyamanan untuk selanjutnya dapat ditangani sipil .Sumatera Utara misalnya, dengan intensitas politik yang tinggi, kriminalitas serta kemajemukan masih membutuhkan  sosok ABRI setidaknya 5 sampai 10 tahun mendatang. Kegagalan Sipil 8 tahun belakangan di Sumatera Utara memberikan pelajaran bagi kita untuk memilih yang paling tepat demi pembnangunan dan kesejahteraan rakyat.

SUMUT  pernah diplesetkan  dari arti  yang sesungguhnya, menjadi plesetan yang amat sangat menyedihkan. Menyedihak karena karena seolah tidak beraturan, tidak bermoral dan tidak peduli memalukan dalam  pergaulan sesama khususnya ditingkat Internasional.Betapa tidak, Sumut diartikan, Semua Urusan Menggunakan Uang Tunai.Sudah separah itukah pengelolaan Pejabat di Provinsi yang dijuluki miniaturnya Indonesia itu? Adakah rasa malu bagi kita mendengarkannya?

Kenapa hal itu terjadi ? Bukankah  oleh karena perbuatan itu berulang terus menerus tanpa tindakan yang tegas sehingga plesetan itu menjadi seperti bahasa umum di masyarakat? Bagaimana kita memperbaiki keadaan jikalau ternyata masyarakat terpengaruh pada pemikiran sesaat tanpa memikirkan masa depan yang lebih baik? Adakah kita berpikir menjadikan Sumatera Utara ini benar benar sebagai miniaturnya Indonesia dari keberhasilan pembangunan, Keamanan dan pembinaan Politik ? Jawabannya tentu sekaranglah saatnya masyarakat Sumatera Utara menetukan pemimpin lima tahun mendatang yang mampu, kapabel dan Visioner.

Seorang Pemimpin tidak saja mampu, akan tetapi juga terhindar dari resitensi masalah yang membelitnya.Artinya, bersih, jujur dan  telah teruji dan tidak pernah cacad. Dari puluhan bakal calon yang sudah menyatakan niatnya untuk maju menjadi calon Gubernur Sumatera Utara, dari kalangan Sipil tidak kurang dari 13 orang dan ABRI 2 orang. 2 Orang Letnan Jenderal TNI Purnawirawan ini,adalah Cornel Simbolon dan Letjen,Y Nasution. Keduanya tergolong baik, teruji kepemimpinannya dan dapat diharapkan untuk memimpin Sumut setidaknya meletakkan dasar dasar pembangunan, kedisplinan dan keamanan yang prima.

Pemikiran diatas bukan berarti tidak menghargai calon pemimpin Sipil yang kini berlomba untuk maju. Mereka yang berambisi ini tentulah berniat membangun Sumatera Utara muaranya mensejahterakan rakyat.Akan tetapi ditinjau  dari tingkat Intensitas perpolitikan yang tinggi di Sumatera, demikian juga keamanan dan menciptakan kenyamanan dan ketertiban maka, setidaknya 5-10 tahun mendatang Provinsi ini masih membutuhkan sosok ABRI.

Nah siapakah diantara dua orang calon yang sudah mengumumkan niatnya untuk maju ini yang paling baik mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat ? kita tunggu .

Read more