Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Joko
Widodo dan Basuki Tjahya Purnama, segera akan mewujudkan janji janji politiknya
membenahi Kota Jakarta. Pembenahan Jakarta tidak saja penanggulangan Banjir,
Sampah dan kemacetan , tetapi juga terpenting ialah membenahi mental para
pejabat Provinsi di Ibukota iti paling utama. Pasalnya ada banyak para Pejabat
eselon II,III yang seringkali minta
dilayani bukan melayani. Jika mental ini tidak segera ditangani dikhawatirkan
akan banyak kebijakan Gubernur menjadi terkendala. Karenanya pejabat eselon II
sebagai pejabat tehnis yang dinilai kurang tanggap harus diganti dengan pejabat yang sungguh sungguh mau
bekerja dan melayani kepentingan masyarakat umum.
Dalam menanggulangi kemaceta
segera setidaknya ada dua dinas dan dua Biro yang memerlukan
perhatian khusus dari Gubernur disamping tentunya lima wilayah . Dinas-
Perhubungan, Trantib dan Biro Pembangunan Daerah dan Hukum. Dinas
perhubungan misalnya dinilai salah satu sumber kemacetan di Jakarta. Pasalnya Dinas perhubungan DKI itu tidak pernah secara sungguh sungguh menata
angkutan pinggir kota bahkan boleh
dikatakan malah melakukan pembiaran tercipta
kemacetan. Contohnya saja, ada banyak terminal bayangan di Jakarta tidak pernah
dibersihkan bahkan ada oknum oknum memanfaatkan terminal bayangan itu menjadi
mata pencaharian, seperti dipuntu Toll Cakung, Slipi, kebayoran lama dan lain
tempat yang menggangu arus lalu lintas namun tidak pernah ada penindakan yang
tegas.
Selain penertiban terminal
bayangan yang seolah dibiuarkan begitu saja juga penertiban angkutan pinggir kota jenis Mikrolet yang
tidak pernah ada. Angkutan Minibus itu
selain ijin yang diterbitkan telah melampaui batas rasio tetapi juga hampir 100
persen dari angkutan itu tanpa ijin trayek resmi. Oleh karenanya tidak
heran jika sepanjang Jl Raya Kebayoran
Lama dan beberapa ruas jalan di Jakarta sumpek bahkan manusia aja sulit berjalan bebas karena sedemikian
banyaknya Mikrolet yang mangkal ditambah pedagang Kaki Lima yang tidak pernah
ada gerakan penertibannya.
Akibat kurang terkontrolnya
perijinan angkutan pinggir kota ini maka selain merugikan pemda itu sendiri
juga penanganan kemacetan tidak pernah dapat diatasi. Oleh karenanya penindakan
terhadap angkutan pinggir kota yang tidak ada ijinnya itu segera harus
dilakukan. Jika hal itu dilaksanakan maka setidaknya ada ribuan armada yang akan diparkir di Gudangnya Dinas
Perhubungan.dengan demikian maka selain retribusi yang harus masuk ke kas daerah tetapi juga tertata sesuai rasio yang pernah
ditentukan.
Selain penertiban kenderaan
Angkutan pinggir kota ini, juga
penanganan pedagang Kaki Lima di seluruh Jakarta harus berjalan simultan
.Sesungguhnya penataan pedagang Kaki Lima ini tidak lah begitu sulit jika
dilakukan secara tegas. Pasalnya, ada banyak pasar pasar yang dibangun melalui
APBD kini kosong karena tidak ditempati oleh para pedagang. Para pedagang tidak
mau ke pasar pasar itu dengan alasan, pembelinya tidak ada. Boleh jadi memang
sebab Pemerintah kurang memperhatikan memberikan ijin trayek untuk pasar pasar
seperti itu . Akibatnya para pedagang Kaki lima itu dengan resiko yang harus
mengeluarkan duit besar tetap dilakukan asalkan dia boleh berdagang di Kaki
Lima.
Para pedagang memang harus mengeluarkan
sedikitnya 5000 setiap hari, mulai dari pungutan Hansip, oknum petugas
Kelurahan, Preman, oknum Trantib termasuk dari bidang perekonomian wilayah
semuanya memungut retribusi termasuk koordinator PK 5nya. Meski demikian bagi
pedagan tidak terlalu mempersoalkannya asalkan di boleh menggelar dagangannya
sepanajang jalan tersebut. Oleh karena dinilai pemungutan itu bagian dari
pembinaan maka para pedagang ini pun semakin melebarkan sayap dagangannya tidak
disadari bahwa telah mengambil separoh jalan umum.
Basuki Tjahya Purnama dalam
sosialisasi saat pencalonannya sebagai Wagub DKI pernah mengatakan ,pengelolaan
Bus Way bagaikan managemen warteg. Selain penataan Bus Way ini yang harus
segera tentu tidak lupa mewujudkan mass rapid transit (MRT).Semoga Joko Widodo
dan Basuki Tjahya Purnama, mampu melakukan tindakan tegas khusus terhadap
aparatnya untuk dapat memenuhi janji janji politiknya.!
Posting Komentar