By Bungaran Sitanggang SH.,MH on
Senin, 30 Maret 2015
Kewenangan Penyidik untuk
melakukan penahanan terhadap seseorang tersangka yang disidik karena diduga
telah melakukan suatu tindak pidana seringkali dinilai masyarakat umum sebagai
suatu tindakan pemaksaan yang dapat dilakukannya dengan penilayan yang
subyektif bukan objek tif. Ketentuan dalam Kitab U&ndang UndangHukum Acara
Pidana( KUHAP) memang menyatakan bahwa
penyidik dapat melakukan penahanan terhadap seorang tersangka yang disidiknya.
Kata dapat disini...
By Bungaran Sitanggang SH.,MH on
Rabu, 25 Maret 2015
Dua Partai mapan dan terlama,
Partai Golkar yang sebelumnya bernama Sekretariat Bersama dan Partai Persatuan
Pembangunan memiliki dua kubu kepemimpinan. P3 hasil Muktamar Surabaya dan
hasil Muktamar Jakarta sama sama mengaku pengurus yang sah. Demikian juga
Golkar, hasil Munas Bali dan hasil Munas Jakarta masing masing juga mengaku
pengurus yang sah. Kepengurusan P3 hasil Muktamar Surabaya disahkan Menteri
hukum dan Ham sebagai pengurus yang sah, dan Munas Golkar...
By Bungaran Sitanggang SH.,MH on
Senin, 16 Maret 2015
Warga binaan adalah mereka yang
dihukum berdasarkan keputusan hukum berkekuatan tetap. Apapun kasusnya, baik
pelaku makar terhadap negara, pembunuhan, teroris ,narkoba dan pelaku tindak
pidana korupsi semuanya warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Karenanya
perubahan penjara jaman dahulu kepada Lembaga pemasyarakatan berimplikasi
kepada pembinaan mental, ahlak kejiwaan untuk selanjutnya dapat berubah menjadi
warga yang baik, benar dan berguna bagi masyarakat...
By Bungaran Sitanggang SH.,MH on
Rabu, 11 Maret 2015
Penundaan proses hukum terhadap unsur
pimpinan KPK nonaktip, Bambang Widjojanto
Abraham Samad termasuk dua wakil yang menjadi terlapor dan 21 penyidik
KPK dinilai sebagai suatu tindakan melanggar hukum. Sebab ketentuan hukum
Indonesia mengatur seorang yang diduga melakukan tindak pidana dan telah
dijadikan tersangka wajib segera diperiksa, diadili untuk mendapatkan kepastian
hukum atas dirinya . Karenanya penundaan proses hukum atas 4 orang unsur
Pimpinan KPK...
By Bungaran Sitanggang SH.,MH on
Rabu, 04 Maret 2015
Tiga PLT Komisioner Pemberantasan
Korupsi (KPK) pimpinan ,Taufiqqurahman Ruki,bersama dua orang Komisioner
lainnya yang berstatus terlapor di Mabes Polri, sepakat menyerahkan penanganan
kasus Komjen Pol BG ke Kejaksaan Agung RI. Jaksa Agung yang akan menerima
berkas itu pun menyatakan siap untuk selanjutnya diserahkan kepada Bareskrim
Polri. Keinginannya itu karena sebelumnya Bareskrim Polri telah pernah
menangani perkara tersebut. Penyerahan penanganan perkara itu...
By Bungaran Sitanggang SH.,MH on
Selasa, 03 Maret 2015
Perseteruan Gubernur DKI , Basuki
Tjahaya Purnama alias Ahok dengan DPRD DKI kini semakin meruncing . Pasalnya,
Ahok melaporkan dugaan tindak pidana dalam penyusunan RAPBD menilai telah
dimasukkan dana dana yangbtidak diketahuinya. Karenanya ia menganggap dana itu
sebagai dana siluman. Sementara DPRD merasa telah dibohongi Ahok, oleh karena
RAPBD yang dibahas bersama dan disetujui tersebut tidak dikirim ke Kementerian
Dalam Negeri, tetapi yang dikirim adalah bahan...
By Bungaran Sitanggang SH.,MH on
Senin, 02 Maret 2015
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menyerahkan penyidikan Kasus dugaan gratifikasi, Kom Jen Pol, BG kepada
Kejaksaan Agung RI. Penyerahan ini dilakukan sesuai keputusan Praperadilan
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa perkara atas diri
BG bukan merupakan kewenangan KPK. Hakim tunggal ,Sarpin Rizaldi, yang
memeriksa dan mengadili perkara itu menilai, bahwa BG bukan eselon I atau bukan
sebagai penyelenggara negara juga bukan penegak hukum....
