0 SISTEM RENTUT JAKSA KURANG PROFESIONAL

Jaksa merupakan penuntut dalam suatu perkara tindak pidana. Selain penuntut juga  bertindak sebagai kuasa  Negara dalam suatu perkara Tata Usaha Negara .Oleh karena luas cakupan khususnya menyangkut nasib seseorang yang dihadapkan ke muka sidang misalnya  perlu berbenah dan mereformasi system penuntutannya menuju profesionalisme selaku penuntut dalam perkara Pidana.Profesionlisme Jaksa sangat dituntut untuk bertindak...

Read more

0 REPOLUSI PUN HARUS KITA LAKUKAN

Keprihatinan melihat kondisi bangsa dan Negara  yang kian carut marut memerlukan perhatian dari seluruh komponen bangsa untuk merapatkan barisan bersatu padu berperan serta untuk mendorong perbaikan menuju keadilan social dan kesejahteraan umum. Oleh karena itu maka ‘saya mengajak saudara Kader dan simpatisan Institut Trias Politika Republik Indonesia bersama sama berbuat demi bangsa dan dan Negara’. Demikian, Ketua Umum,...

Read more

0 KEMERDEKAAN HAKIM BUTUH STANDAR

Kemerdekaan Hakim dijamin oleh Undang Undang, sebagaimana dalam penjelasan pasal 24 dan 25 Undang Undang Dasar 1945. Artinya kemerdekaan hakim disini terbebas dari campur tangan pemerintah . Namun kemerdekaan itu selama orde lama dan orde baru kurang berlaku.Sebabnya, pada orde lama, hakim merupakan alat repolusi sehingga pemerintah dapat mengintervensi hakim dalam kasus-kasus tertentu.Sedangkan masa Orde baru,sesuai dengan Undang Undang tentang pokok pokok kekuasaan...

Read more

0 POLITIK ITU INDAH ?

Bermain dalam  politik seringkali  diartikan oleh masyarakat banyak sebagai suatu permainan  yang kotor dan,keji .Penilayan seperti itu kerap kali  kita dengar belakangan baik melalui media maupun suara suara yang menyatakan politik dagang sapi,bagi bagi kekuasaan bahkan penilayan lebih mementingkan kelompoknya daripada kepentingan rakyat banyak sebagai konstituennya. Sesungguhnya politik itu adalah sangat...

Read more

0 BEKAS KANTOR WALIKOTA JAKBAR KPK PERLU TURUN TANGAN

Bekas Kantor Walikota Jakarta Barat di jalan S Suparman yang diklaim oleh Yayasan Sarweri Gading sebagai miliknya usai sudah dengan adanya keputusan berkekuatan tetap. Keputusan yang sudah final itu pun telah pula dieksekusi pengadilan sebagai bentuk pelaksanaan putusan.Meski eksekusi telah dilaksanakan namun masih banyak pihak mencurigai kemenangan Sudarma yang mendapat pengalihan dari Yayasan Sarweri Gading.Pasalnya, Kejaksaan Agung telah memenangkan perkara melawan...

Read more

0 LPJKN TAK MAMPU ATASI MASALAH?

 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional(LPJKN) dinilai tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang semestinya untuk  membina dan mengembangkan Jasa konstruksi  di Indonesia. Hal ini dikemukakan, Ir Mariden Sitanggang, ketua umum Asosiasi Kontraktor ketenaga listrikan Indonesia(AKLINDO) Menurutnya, ketidak mampuan LPJKN untuk membina dan mengembankan Jasa konstruksi Indonesia karena mereka berkutat...

Read more

0 KEMELUT AKLINDO,DIMANA LPJKN?

Kemelut Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (AKLINDO) kini semakin meruncing sebagai akibat kurang neteralnya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJKN) dalam menyelesaikan masalah kedua kubu yang bertikai. Dua kubu kepengurusan AKLINDO adalah AKLINDO pimpinan Ir Mariden Sitanggang sebagai pemrakarsa berdirinya AKLINDO yang juga salah satu Anggota Badan Pendiri dengan Dr Andi Amir Husry. Sitanggang menilai, Andi Amir,...

Read more

0 UNDANG UNDANG ANTI MONOPOLI BERLAKU JUGA BAGI ASOSIASI

Undang Undang Republik Indonesia No 5 tahun 1999, tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak saja berlaku bagi para pedagang dan atau pengusaha. Akan tetapi juga berlaku bagi suatu Asosiasi,dan atau berlaku bagi Lembaga dan atau sejenisnya yang bersifat monopoli. Dalam dictum pertimbangannya poin B menyabutkan “bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi...

Read more

0 RESHUFFLE TIDAK ADA TAPI?

Gonjang ganjing tentang perombakan Kabinet Indonesia bersatu II selama lebih kurang satu bulan selesai sudah (Stop). Presiden SBY melalui Mensesneg Sudi Silalahi menyatakan bahwa dalam waktu dekat tidak ada reshuffle. Oleh karena perombakan cabinet ini banyak dibicarakan selama lebih kurang satu bulan sungguh  memengaruhi kinerja para Menteri yang mestinya focus pada program pemerintah.Memang,perombakan mungkin tidak akan...

Read more

0 POLISI NAKAL TINDAK TEGAS

Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang  merupakan karya Agung Bangsa Republik Indonesia.Sebab satu satu Hukum Acara yang berlaku secara nasional dengan mengedepankan hak hak tersangka maupun hak asasinya. Karya Agung oleh karena sebelum KUHAP yang diundangkan tahun 1981 itu berlaku sebagai hukum Acara adalah HIR .HIR sebagai hukum acara saat itu sama sekali tidak memberi perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa..         ...

Read more

0 10 TAHUN PERADILAN UMUM SATU ATAP BELUM TERLIHAT GERAKAN YANG SIGNIFIKAN

Sebelum Peradilan Umum di bawah satu atap di Mahkamah Agung Republik Indonesia, banyak kalangan khsusnya para Hakim mera terpasung. Alasannya karena Hakim yang sesungguhnya Merdeka yang lepas dari pengaruh dan atau Intervensi kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25 Undang Undang Dasar 1945 tidak dapat berjalan secara efektip, oleh karena Hakim saat itu memang diatur oleh dua Lembaga ; Pertama Peradilannya oleh Mahkamah Agung RI sedangkan statusnya...

Read more

0 Konflik : Sebuah Keniscayaan

Konflik yang berarti percekcokan, perselisihan atau pertentangan dapat mewujud dalam bentuknya yang paling ringan berupa perbedaan pendapat dan dapat pula mewujud dalam bentuknya yang paling keras berupa perang dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Dalam sebuah masyarakat multi etnik, multi ras, multi agama dan multi suku yang dapat melahirkan multi kepentingan, maka konflik adalah sebuah keniscayaan. Sering tidak terhindar dan acap kali bersifat kreatif dan bermanfaat....

Read more